Izin Lokasi Oss adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya.
Objek Izin Lokasi merupakan tanah yang menurut rencana tata ruang wilayah diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh Pelaku Usaha
Kategori Izin lokasi Oss di Lima Kawasan
Izin Lokasi Oss menjadi salah satu syarat dari Izin Usaha yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha, dimana para pelaku usaha memang diwajibkan untuk mengantongi Izin Usaha sebelum mereka membangun perusahaan. Sebab, Izin Lokasi sangat erat kaitannya dengan tanah yang akan dipergunakan untuk kegiatan usaha. dan berikut ini merupakan Kategori izin lokasi yang bisa para pelaku usaha pilih serta di sesuaikan dengan jenis usaha yang akan anda jalankan.
- Kawasan Industri (KI), tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
- Kawasan Ekonimi Khusus, Zona/Wilayah dengan batas spesifik di Indonesia yang dibentuk yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi ekonomi (Kegiatan pemrosesan ekspor, logistik (penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan/pembangunan kembali mesin), teknik, teknik industri) dan memperoleh fasilitas tertentu.
- Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Zona/Wilayah Khusus dalam wilayah hukum Indonesia yang diperlakukan sebagai zona terpisah dari wilayah pabean dan mencakup beberapa kegiatan bisnis (Kegiatan pemrosesan, rekayasa desain, penyortiran, inspeksi awal atau akhir, pengepakan, pengemasan ulang, perbaikan/pembangunan kembali mesin).
- Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memberikan beberapa kemudahan dalam rangka pembangunan PSN, antara lain: Perizinan dan Non-perizinan, penyesuaian tata ruang, pengadaan tanah, studi lingkungan hidup, penggunaan kawasan hutan, dukungan Pemerintah, persinggungan dengan aset BUMN, dan kemudahan lainnya
